Metro Times (Purworejo) Kunjungan kerja Komisi X DPR-RI Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah dihujani pertanyaan dari para guru dan kepala sekolah tentang sistem zonasi. Kegiatan itu berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo dengan menghadirkan perwakilan guru dan kepala sekolah SD dan SMP negeri.
Dalam sesi tanya jawab, salah satu guru SMPN 12 mengatakan bahwa sistem zonasi belum siap diterapkan di daerah, khususnya Purworejo. “Ada kesenjangan sarana dan prasarana sekolah favorit dan tidak favorit. Jika bangunan dan sarprasnya bagus, maka orang tua pasti akan mau menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut meskipun bukan sekolah favorit,” katanya.
Ketua Komisi X, Dr Ir Djoko Udjianto mengatakan bahwa, sistem zonasi bertujuan untuk meningkatkan prestasi anak. “Selama kunjungan kerja, kami banyak menerima masukan yang akan kami jadikan masukan bahan evaluasi kepada menteri pendidikan.
“Kalau keluhan-keluhan dibiarkan dan tidak menemukan solusi akan menjadi bola liar. Banyak keluhan dari sekolah yang menghendaki zonasi ditata kembali kebijakannya. Mulai dari jarak tempuh, kuota prestasi hingga sarpras harus memadai,” lanjutnya.
Dirinya juga mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan Purworejo yang akan merotasi guru-guru yang berprestasi sehingga bisa mengabdi ke sekolah lain. Tentunya harus ada reward yang memadai sehingga ada kebanggaan sebagai guru berprestasi.
Salah satu anggota Komisi X, MY Esti Wijayati, mengatakan bahwa seharusnya di tahun ketiga pemberlakuan zonasi PPDB Online ini bisa berjalan lancar. Pemerintah daerah juga harus memperhatikan sarpras sekolah-sekolah pinggiran yang selama ini dianggap tidak favorit agar bisa sejajar dengan sekolah lain yang bagus.
“Untuk anggaran, harus ada sharing anggaran antara Pemda dan pemerintah pusat. Bicara anggaran, tidak bisa hanya dibebankan pada APBN. Harus ada keseriusan pemerintah daerah dengan meningkatkan anggaran pendidikan 20% murni dari APBD,” kata politisi PDIP asal DIY ini.
Esti mengakui kendala penerapan PPDB dengan sistem zonasi terkait dengan infrastruktur yang belum merata. Demikian pula tenaga pendidik belum merata kualitasnya. Namun untuk Purworejo kami menganjurkan untuk merooling guru dari sekolah favorit ke sekolah lainnya.
Lebih jauh Esti mengatakan dengan PPDB sistem zonasi maka diperlukan fasilitas yang memadahi tidak menumpuk di sekolah favorit. Menurutnya pemerataan fasilitas pendidikan itu menjadi tugas pemerintah tingkat daerah dan pemerintah pusat.
“Kalau tidak ada pemerataan fasilitas belajar hingga pengajarnya, jangan disalahkan jika orientasi orang tua atau siswa yang pintar ingin masuk ke sekolah favorit saja karena di situlah semua fasilitas belajar dan guru yang bagus menjadi satu. Kalau semua rata maka tidak ada lagi orientasi ke sekolah favorit karena semuanya rata,” pungkasnya. (dnl)
