METROTIMES ( Ambon ) Tualnews.com – DPRD Provinsi Maluku menilai kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Dexlite berpotensi memengaruhi distribusi BBM di wilayah kepulauan, termasuk Maluku.
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, di Ambon, Rabu, mengatakan kenaikan harga Dexlite terjadi bersamaan dengan pemangkasan usulan kuota BBM subsidi dari pemerintah daerah.
“Kenaikan harga Dexlite sementara usulan kuota BBM subsidi dipangkas dapat berdampak pada distribusi BBM seperti Pertalite dan Bio Solar di daerah,” katanya.
Menurut dia, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat di wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada distribusi energi dan transportasi antarpulau.
Ia mengatakan dampak kebijakan mulai dirasakan masyarakat, salah satunya penurunan harga komoditas lokal seperti kopra di Kabupaten Maluku Tengah.
“Harga kopra dilaporkan turun hingga sekitar Rp900 per kilogram. Ini perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, kenaikan BBM non-subsidi dan BBM industri dinilai dapat memengaruhi aktivitas usaha di daerah yang sebagian besar ditopang sektor swasta.
Menurut Alhidayat, jika pelaku usaha melakukan efisiensi akibat meningkatnya biaya operasional, maka kondisi tersebut dapat berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.
DPRD Maluku meminta pemerintah pusat mempertimbangkan secara matang setiap kebijakan terkait energi agar tidak menimbulkan dampak luas bagi masyarakat, terutama di daerah kepulauan seperti Maluku.
