METROTIMMES ( AMBON, ) 12 Agustus 2026 — Perekonomian Provinsi Maluku menunjukkan kinerja positif pada Triwulan II 2026 dengan pertumbuhan sebesar 5,31 persen secara tahunan (yoy). Capaian tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,29 persen pada periode yang sama.
Data tersebut disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku, Haramain Billady, dalam pertemuan Bahas Kondisi Ekonomi dan Keuangan (Bastori) Triwulan II 2026 yang berlangsung di Ambon, Rabu (12/8/2026).
Berdasarkan data yang dipaparkan, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku pada Triwulan II 2026 mencapai Rp34,84 triliun, atau berkontribusi sekitar 0,27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Struktur ekonomi Maluku masih didominasi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 23,64 persen. Selanjutnya, sektor Administrasi Pemerintahan berkontribusi 20,77 persen dan sektor Perdagangan sebesar 14,55 persen.
Dari sisi pertumbuhan sektoral, sektor Perdagangan mencatat pertumbuhan 6,95 persen, Administrasi Pemerintahan sebesar 5,76 persen, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 5,11 persen.
Sejumlah sektor lainnya bahkan mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi. Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh 16,70 persen, sektor Akomodasi serta Makanan dan Minuman mencapai 15,92 persen, sedangkan Industri Pengolahan tumbuh 10,67 persen.
Meski pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, persoalan inflasi masih menjadi perhatian. Hingga Juni 2026, tingkat inflasi tahunan Maluku tercatat 3,80 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada pada level 3,34 persen.
Sementara itu, sektor perbankan Maluku juga memperlihatkan perkembangan positif. Penyaluran kredit perbankan mencapai Rp20,79 triliun, tumbuh 5,84 persen secara tahunan. Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp17,29 triliun, sedangkan total aset perbankan mencapai Rp35,16 triliun.
Namun demikian, masih terdapat sejumlah indikator yang perlu mendapat perhatian. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) tercatat 4,28 persen, sementara Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di angka 120,25 persen.
Haramain menegaskan, pertumbuhan ekonomi Maluku tidak boleh hanya diukur melalui peningkatan angka statistik, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
Karena itu, menurutnya, penguatan ekonomi perlu dibarengi dengan perluasan akses layanan keuangan hingga ke wilayah terpencil, peningkatan literasi keuangan, serta perlindungan masyarakat dari berbagai praktik keuangan ilegal.
“Pertumbuhan ekonomi tidak cukup dilihat dari angka, tetapi harus dirasakan manfaatnya secara luas bagi seluruh masyarakat Maluku,” tegas Haramain.
Dengan pertumbuhan yang berada di atas rata-rata nasional, kinerja ekonomi Maluku pada Triwulan II 2026 menjadi sinyal positif. Tantangan selanjutnya adalah menjaga momentum tersebut agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat di seluruh wilayah Maluku.( Tasya. P )
