Metro Times (Purworejo) Akses permodalan menjadi salah satu kendala pengembangan usaha mikro sektor perikanan dan kelautan. Para pelaku sektor usah tersebut kebanyakan belum tahu bagaimana mengakses bantuan stimulan lunak dari pemerintah yang relatif lebih aman dan berbunga kecil sehingga kerap terjebak meminjam ke lintah darat atau pinjaman online (Pinjol) yang berisiko.
Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Jateng VI, Vita Ervina SE MBA, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Akses Pembiayaan Kelautan dan Perikanan yang digelar oleh DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Graha Siola RM Dargo Pangen Purworejo, Rabu (19/10). Bimtek diikuti perwakilan nelayan, petambak udang, pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan, serta Kelompok ikan Maron. Selama sehari, peserta dibekali berbagai materi oleh Ditjen PDSPKP KKP serta BRI Purworejo.
“Mereka harus dibantu untuk mengakses permodalan resmi dari pemerintah agar mampu mengembangkan usaha secara optima. Kegiatan hari ini adalah salah satu upayanya, kami udang perwakilan beberapa kelompok nelayan dan pembudidaya ikan yang nantinya mereka bisa getok tular kepada kelompok atau nelayan lainnya,” kata Vita.
Disebutkan, berdasarkan data KKP 2019 diketahui bahwa produksi perikanan tangkap naik, terutama perikanan laut. Selama 2014-2018, rata-rata kenaikan sebesar 2,82 persen per tahun dengan total produksi perikanan tangkap 6,5 juta ton atau senilai Rp108 triliun (2014), naik menjadi 7,2 juta ton senilai Rp140 triliun (2018).
Kendati demikian, besarnya potensi dan total produksi itu belum sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Bahkan, pada tahun 2014 jumlah masyarakat miskin di wilayah pesisir menyumbang 25 persen angka kemiskinan nasional. Tahun 2018 sama, dari total 2,7 juta nelayan mayoritas berada di ambang batas kemiskinan dan masih menyumbang 25 persen angka kemiskinan nasional.
“Dengan bisa mengakses pembiayaan atau permodalan dari pemerintah ini diharapkan mereka tidak terbelit dengan kredit berisiko dan mampu mengembangkan usaha secara aman. Tidak salah langkah,” sebutnya.
Menurutnya, Purworejo memiliki wilayah garis pantai sepanjang 21,5 KM dan memiliki potensi yang sangat besar di sektor perikanan dan garam. Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya Air Payau di Purworejo sebagian besar berada di wilayah pesisir selatan, yakni Kecamatan Grabag, Ngombol, dan Purwodadi dengan, dimana pada tahun 2021 hasil perikanan sebesar kurang lebih 76,211 ton dengan nilai Rp3.478.930.000.
“Melihat potensi perikanan yang cukup besar tersebut, tentunya perlu banyak dukungan, baik itu dari pemerintah pusat mauput daerah,” terangnya.
Dijelaskan, ada beberapa pembiayaan dan asuransi yang perlu diketahui dan didapatkan para pelaku usaha perikanan dan kelautan di Kabupaten Purworejo. Di antaranya akses permodalan berbunga rendah dan aman dari pemerintah. Misalnya melalui Badan Layanan Umum (BLU) dengan bunga 3 persen atau dari akses perbankan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 6 persen.
“Syarat-syaratnya juga mudah, tidak perlu agunan, cukup usahanya itu yang menjadi jaminan,” jelasnya.
Usai membuka Bimtek, Vita Ervina secara simbolis menyerahkan bantuan alat penangkap ikan kepada sejumlah perwakilan KUB Nelayan Calon Penerima Bantuan Alat Penangkap Ikan TA 2022.
Direktur Usaha dan Investasi, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP RI, Dr Catur Sarwanto, mengungkapkan bahwa untuk pembiayaan mikro nelayan dikelola Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) yang merupakan BLU di bawah KKP RI. Penyaluran dilakukan dengan kerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), LKM Syariah, Bank Perkreditan Rakyat BPR, BPR syariah yang sudah diakui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Pembiayaan mikro ini harus bisa menjadi solusi untuk nelayan agar mereka bisa tetap berproses. Kerjasama lintas sektor ini merupakan kemitraan yang strategis karena dapat memperluas jangkauan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro di bidang Kelautan dan Perikanan. Diharapkan nelayan dapat terus produktif dan pembudidaya dapat semakin mandiri dalam mengakses dan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan,” ungkapnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo, Wiyoto Harjono ST, membenarkan bahwa Purworejo dengan garis pantai sepanjang 21,5 kilometer terdapat 776 orang nelayan dan tambak udang seluas 400 hektar termasuk tambak garam. Semua belum optimal karena terkendala permodalan.
“Maka akses pembiayana ini penting supaya perkembangannya tidak liner. Ketika digarap secara konvensional memang agak susah, maka dengan mengakses permodalan yang benar para pelaku usaha ini bisa terus berkembang secara optimal, dan tidak terjebak masuk le lintah darat atau pinjol,” tandasnya. (dnl)
