METRO TIMES [ Ambon ] Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bersama Pedagang Kaki Lima (PKL) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor walikota kota Ambon, kamis (02/3).
PMII cabang Ambon bersama dengan PKL melakukan aksi penolakan terhadap pembangunan lapak ilegal yang berada di pasar mardika.
Aksi ini di pimpin oleh Sahril Muhsi selaku kordinator lapangan dengan beberapa tuntutan yang di sampaikan dalam orasinya.
“mendukung pemerintah kota Ambon dalam hal ini pejabat walikota untuk segera membekukan organisasi APMA karena dinilai gagal dalam mengakomodir kepentingan pedagang kaki lima di pasar mardika serta menjadi biang kerok dari persoalan yang terjadi, mendesak untuk segera menguntus tuntas pembangunan ilegal dan meminta untuk memberikan solusi terkait dengan lapak yang telah di bongkar secara sepihak, serta memintah kepastian dan jaminan untuk kelangsungan nasib para PKL”, ucap sahril, (02/2).
Dia mengatakan, mendesak pemerintah kota Ambon untuk mengusut tuntas tindakan pungli yang di lakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan dalih uang sampah, mendorong membongkar lapak yang telah dibangun secara ilegal di areal terminal A1 dan A2, dan mendukung untuk mengambil alih pengelolaan pasar mardika sesuai fungsi dan kewenangan pemkot.
“APMA menjual lapak dengan harga Rp.9jt kalau di kalikan dengan 300 orang pedagang bisa mencapai sekitar hampir 3M, dari sini kita sudah bisa mengetahui bahwa ada kepentingan tertentu kepada kelompok APMA”, ujar marwan, selaku ketua cabang PMII kota Ambon.
Harapan PMII bersama PKL, jangan sampai mencoreng nama pemerintah kota dan provinsi maka APMA harus di bubarkan sehingga tidak ada lagi keluh kesah dari pedagang dan problematika, agar fokus dengan perputaran jual beli di pasar mardika [ Nur. MT ]
