MetroTimes (Surabaya) – Dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) 2023, sejumlah puluhan pegawai Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jatim mengikuti upacara.
Kanwil ATR/BPN Jatim juga mendapatkan penghargaan atas prestasi Kanwil Jatim beserta jajaran dari DPW Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK) Jatim. Kegiatan berada di Kanwil ATR/BPN Jatim Jalan Gayung Kebonsari nomer 60, Surabaya.
Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur Ir. H. Jonahar, M.Ec.Dev. menuturkan, Telah diberikan dari TNBK prestasi Jatim untuk 7 pelayanan prioritas. Yaitu, Balik nama, pendaftaran SK, Cek Sertifikat, Roya, Perubahan hak, Tanggungan, dan Pendaftaran hak.
“Untuk Jatim kanwil yang besar menduduki ranking 1 nasional. Sampai dengan saat ini sejak diluncurkan, kami yang terbaik. Itu sebagai indikasi kepada seluruh kepala kantor BPN Jatim telah melayani masyarakat sebaik baiknya,” tuturnya. Senin (25/09/2023)
Lanjutnya, saya bangga kepada seluruh Kepala Kantor, yang tidak ada merahnya karena semua nilainya hijau, apalagi yang diberi penghargaan dari TNBK itu 100 persen. Semua tepat waktu melebihi SOP SOP 5 hari bisa menyelesaikan kurang dari 5 hari.
“Kedepannya, kami masih menyelesaikan untuk PTSL di Jatim senilai kurang 1,6 Triliun. Di tahun 2025, maka Jatim akan menjadi provinsi lengkap pertama se Indonesia. Akan ada rakor yang bisa mempercepat pertumbuhan Jatim kedepannya,” jelasnya.
Menurut H. Jonahar, kami senantiasa memberikan pelayanan terbaik. Selalu menjadi solusi bagi semua permasalahan di masyarakat.
“Harapannya, pelayanan kepada masyarakat harus yang terbaik melayani masyarakat. Semua permasalahan harus segera diselesaikan. Prosentase pelayanan kepada masyarakat Jatim sangat memuaskan. Untuk mafia tanah kami tidak memberi ruang untuk mafia tanah. Mafia tanah di Jatim harus diberantas,” tandasnya.
Ditempat yang sama, ATR-BPN Kota Sidoarjo, Muh. Rizal menambahkan, ketika ada masyarakat yang butuh bantuan, ada masalah soal pertanahan Monggo dikonsultasikan. Jika ada masalah pertanahan yang tidak mendapatkan solusi. Kami akan jelaskan secara detail agar tidak bias dalam mendapatkan informasi.
“Banyak perkara tanah dikonsultasikan kepada kami dan mayoritas permasalahan sertifikat. Tujuan kami, untuk memberikan pelayanan terbaik. Dengan target 7 pelayanan prioritas bisa terpenuhi. Kami setiap hari melakukan pelayanan, setiap hari meja saya kosong. Karena setiap ada case maka saat itu juga kami selesaikan. Selain itu kami kontrol PTSL hingga jam PK. 10 WIB,” pungkasnya.
Ketua DPW Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK) Jatim, Putra disela-sela acara mengatakan Jonahar tidak hanya sekedar menyuruh, tetapi pada saat seluruh kantor tidak boleh tidur, beliau juga tidak tidur zoom juga. Jadi beliau ini menjadi contoh, tidak hanya memberi contoh tapi menjadi contoh.
“Kita melihat kiprahnya inilah yang super, beliau terbilang solutif terbilang lama. Sewaktu di Sulawesi setingkat Kanwil peringkat satu dan saat di Jawa Tengah peringkat satu, kemudian dibawah ke Jawa Timur peringkatnya satu terus,” tandasnya.
“Saya melihat ini terobosan pak Jonahar, karena Kanwil lainnya di Indonesia berbeda. Menurut saya PakJonahar ini efektif dan efisien. Seperti kita juga melihat pak Menteri ATR / BPN sekarang langsung turun tangan menyelesaikan persoalan-persoalan yang pelik seputar Pertanahan” ujarnya.
“Menurut Putra, Ini pertama kali GNPK memberi penghargaan, setelah kita melakukan analisa setahun lebih. Kalau untuk Sidoarjo, saya kenal pak Rizal dari sewaktu di kota Malang itu, beliau ini benar-benar berani menolak suap senilai miliar. Dan dia bilang kalau kami menyelesaikan permasalah urusan pertanahan ini, yang penting berkasnya lengkap tidak ada masalah kami proses, tidak ada uang – uangan,” imbuhnya.
Sementara ATR-BPN Surabaya 1 Kartono mengatakan, Kami ada namanya P3D (Petugas Pengolahan Pertanahan Daerah) itu bentukan merekrut staf Kelurahan – staf Kecamatan. Itu di kami sudah ada 16 orang berperan. Petugas pengolahan daerah itu artinya, Membantu PTSL, dan Ikut mengamankan aset-aset Pemkot. Termasuk ada sertifikasi aset Pemkot beliau ini berperan.
Beberapa kali Eri Cahyadi memberi apresiasi kepada BPN Surabaya 1.
“Aset Pemkot ada 8 ribuan dan 5 ribuan sudah sertifikasi, sisa 3 ribuan itu dibagi dua Surabaya 1 dan Surabaya 2. Diwilayah kami ada 2 ribuan yang ditargetkan sampai tahun 2024 sudah selesai,” ujarnya.
“Kedepan Surabaya kita upayakan semua bidang tanah terpetakan. Yang penting kita sangat kooperatif untuk menyelesaikan,” tutupnya.
(nald)
