METRO TIMES ( Ambon ) DPD Partai Golkar Kota Ambon perlu menyikapi polemik dan kekisruhan yang terjadi di lembaga Perwakilan Rakyat Kota Ambon seminggu terakhir
Polemik yang muncul ditengarai akibat dari rasa kekecewaan sebagian anggota atas kepemimpinan Pimpinan DPRD yang tidak transparan dalam beberapa persoalan termasuk didalamnya hasil temuan BPK yang hingga kini belum di distribusikan ke Anggota, hal ini di sampaikan oleh Fagi fakaubun SE.MM Korbid kepartaian partai Golkar kota Ambon dalam pres rilisnya kepada awak media.
Fagi menjelaskan bahwa Issue temuan BPK yang telah rilis, terdapat indikasi kerugian Negara sebesar 5,3 milyar rupiah, dimana tercatut nama-nama tertentu dari Pimpinan DPRD Kota Ambon dan oknum Pemerintah Kota Ambon yang terlibat didalamnya.
Sebagai partai pemenang yang berhasil menempatkan empat kader terbaik duduk di kursi DPRD Kota Ambon saat ini, tentunya Partai Golkar Kota Ambon harus punya sikap atas persoalan-persoalan yang muncul di DPRD, terutama yang bersinggungan dengan kepentingan Publik warga kota Ambon dan segenap stakeholder kota Ambon.
Khusus terkait adanya indikasi kerugian Negara yang disinyalir dilakukan oleh oknum pimpinan DPRD kota Ambon serta oknum pemerintah Kota Ambon pada APBD Tahun Anggaran 2020, maka jika benar adanya, DPD Partai Golkar kota Ambon menyampaikan keprihatinan atas kejadian ini, Oleh karena polemik ini masih sebatas isu dan belum ada fakta-fakta hukum yang bisa membuktikan siapa terlibat dan keterlibatannya sejauh apa,
apakah berkonsekuensi hukum atau tidak, kita masih menunggu.
Partai akan berdiri paling depan untuk membela kadernya sejauh tidak ada keterlibatan meraka dalam praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun jika ada indikasi dan terbukti melakukan korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka partai menyerahkan semuanya pada Proses Hukum yang dijalani.
Karena bagi Golkar, Hukum adalah panglima tertinggi dalam menyelesaikan persoalan-persolan Korupsi, Kolusi dan nepotisme, Secara institusional perlu kami tegaskan bahwa Partai Golkar sangat mendukung praktek-praktek pemerintahan yang bersih dari KKN,
Sehingga jika ada keterlibatan Anggota atau kader partai Golkar yang menduduki jabatan Publik , dan terlibat praktek-praktek korupsi dan jelas-jelas secara hukum merugikan Negara dan kepentingan publik, maka sikap Golkar jelas, tidak ada toleransinya
Maka tentu Penegakan sanksi dan hukuman organisasi pasti dilakukan, Yang tentunya akan diproses sesuai mekanisme organisasi Partai Golkar, tegas Fagi
Tentu secara politik, Partai Golkar Kota Ambon sangat terganggu dengan persoalan yang terjadi, Sebagai partai pemenang dan partai berkuasa di Kota ini, tentu sangat gelisah atas peristiwa ini, dan “kami
Sementara melakukan proses-proses internal untuk kemudian memanggil dan mengundang anggota DPRD dari Fraksi Golkar termasuk ketua DPRD untuk meminta memberikan penjelasan dan klarifikasi atas proses yang terjadi.
Maka dalam waktu dekat, “kami akan menyurat secara resmi ke fraksi dan Ketua DPRD untuk mendapatkan penjelasan detailnya dalam rapat di forum DPD Partai Golkar Kota Ambon. Tutur Fagi
Disisi yang lain, DPD Partai Golkar Kota Ambon sebagai mitra strategis pemerintah Kota Ambon, akan terus berusaha untuk menjadi bagian dalam proses-proses pembangunan saat ini dengan selalu memberikan kontribusi pikir atas berbagai persoalan pembangunan di Kota Ambon.
Tentunya upaya ini sudah kami lakukan dengan model yang selama ini kami sinergikan melalui fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Ambon bersama mitra-mitra OPD pemerintahan Kota Ambon dalam berbagai pembahasan agenda pembangunan maupun penguatan dan pembobotan intervensi APBD bagi kepentingan Publik Masyarakat Kota Ambon.
Langkah ini kami lakukan semata-mata adalah bentuk tanggungjawab moril partai kepada Publik yang selama ini berjuang bersama Golkar, Partai Golkar terus berupaya agar kadernya selalu bersih dari korupsi dan praktek-praktek, moral hazard diberbagai aktivitas dalam mengisi pembangunan bangsa dan Negara dan Daerah tutup fagi
( OX )
