Metro Times (Kendal) Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kendal Launching 3 Desa Anti Money Politik atau Politik Uang untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam proses demokrasi.
Hal ini dilakukan agar proses Pilkades dan Pilkada yang akan berlangsung di tahun 2020 berjalan jujur, adil dan bermartabat.
Komisiner Bawaslu Kendal, Wahidin Said mengatakan, desa yang dibina menjadi Desa Anti Money Politik yakni Desa Pagersari Kecamatan Sukorejo, Kelurahan Langenharjo Kecamatan Kendal tepatnya di Perum BTN dan Desa Salamsari Kecamatan Boja.
“Ketiga desa itu kami berikan pembinaan,” kata Wahidin Said dalam Launching Desa Pagersari sebagai Desa Anti Money Politik, minggu (10/11/2019).
Adapun pembinaan yang dilakukan Bawaslu Kendal diantaranya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat akan arti sebuah pemilu, arti sebuah demokrasi dan politik uang serta modus-modusnya dan juga bentuk politik uang.
“Setelah itu masyarakat kami ajak untuk berkomitmen bersama menciptakan desa anti politik uang,” terangnya.
Ia juga mengatakan, proses pemberian pemahaman dalam pembinaan dilakukan kurang lebih selama 4 hari
Diharapkan, desa yang dilaunching sebagai Desa Anti Money Politik bener-bener mampu menjadi desa yang bersih dari politik uang. Sehingga bisa menjadi contoh bagi desa yang lain.
Dipilihnya Desa Pagersari sebagai Desa Anti Money Politik karena melihat dari pemilu April 2019 di Desa Pagersari minim akan politik uang. Selain itu, masyarakat Pagersari juga bersesia diajak untuk berkoordinasi dan berkomunikasi untuk mewujudkan Desa Pagersari sebagai Desa Anti Money Politik.
Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Pagersari, Ahmadi mengaku bangga dengan ditunjuknya Desa Pagersari sebagai Desa Anti Money Politik.
“Penunjukan sebagai Desa Anti Money Politik sangat membanggakan bagi kami seluruh warga Pagersari,” ungkapnya.
Ahmadi juga menjelaskan bahwa, kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi disini sangat tinggi. Hal ini terlihat dari tingginya partisipasi warga pada pemilu April 2019 kemarin.
“Alhamdulillah kesadaran warga dalam berdemokrasi tergolong tinggi, mereka dengan sadar diri turut memilih dalam pemilu tanpa harus menunggu dapat amplop,” terangnya.(Gus)
