Metro Times (Purworejo) Ratusan Masyarakat Terdampak Bendungan Bener (Masterbend), kembali melakukan aksi di lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut, Minggu (26/09/2021). Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS SO) dan (Badan Pertanahan Nasional) BPN, dinilai menghambat jalanya pembangunan Bendungan Bener, yang merupakan program pembanguan Presiden Joko Widodo.
Aksi protes kali ini dilakukan masyarakat dengan mematok seluruh bidang tanah, yang masuk dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) satu dan dua, ditambah bidang tanah yang bahkan belum masuk dalam penlok, namun telah dirusak oleh pelaksana proyek.
Koordinator aksi, Eko Siswoyo, menyebutkan, terdapat 164 bidang tanah, yang masuk dalam kelompok PMH 1 dan 2, yang berlokasi di Desa Nglaris, Desa Guntur, Kecamatan Bener, dan Desa Kemiri Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Aksi pematokan bidang tanah di lokasi proyek, oleh masyarakat, berdampak pada progres pembangunan Bendungan Bener. Pasalnya, masyarakat menuntut perusahaan pelaksana pekerjaan, tidak menyentuh lahan milik warga yang belum dibayar.
“Aksi ini dilakukan karena BPN banding terhadap PMH satu dan dua. Bukan kami yang menghambat pembangunan (bendungan) namum mereka (BPN dan BBWS SO) sendiri,” kata Eko Siswoyo.
“Kami tidak menghalangi pengerjaan proyek di tempat-tempat yang sudah dibayarkan,” tambah Eko Siswoyo.
Gunawan, seorang pemilik bidang tanah yang dirusak oleh pelaksana proyek, mengaku dirinya kecewa dengan pemerintah dan stakeholder pembangunan Bendungan Bener. Ia menuntut pemerintah tidak sewenang-wenang terhadap para pemilik tanah di lokasi proyek yang konon juga dibangun untuk kepentingan rakyat itu.
“Tanah saya belum masuk penlok, apalagi dibayar, tetapi sudah di rusak. Kami minta untuk segera direalisasi (pembayaran) dan tolong pemerintah juga memperhatikan tanah diluar penlok yang terdampak bendungan,” ujarnya. (dnl)
