Metro Times (Temanggung) Paguyuban Driver Online Grab meminta agar Pemerintah Kabupaten untuk mencabut surat edaran tentang larangan operasional driver online di Temanggung.
Berawal dari suatu masalah antara driver online dengan ojeg konvensional, paguyuban driver Grab menggelar konsolidasi dengan management dari Wonosobo untuk mengantisipasi adanya kericuhan dan bertempat di Taman Pengayoman Temanggung, Kamis siang (25/4).
Budi Supriyatno selaku Wakil Ketua Paguyuban Grab mengungkapkan, untuk masalah tersebut akan dibicarakan terlebih dahulu karena dari rekan-rekan driver punya ide atau gagasan yang harus di tampung.
“Merasa di intimidasi sebetulnya tidak cuma kita berfikirnya kita itu pendatang, dari pangkalan (konvensional) kita anggap sebagai saudara tua. Kalau misal ada suara-suara sumbang, kita tidak anggap dari konvensional itu sendiri tetapi dari personilnya saja” terangnya.
Dirinya juga menjelaskan hasil dari rapat kepengurusan di Balai Kelurahan Butuh (1/2) yang melahirkan kesepakatan bahwa Temanggung akan diuruskan dan dibuat perijinan operasional driver online tanpa harus ada keributan dan kericuhan seperti di kota-kota lainnya.
Mereka berharap kepada pemerintah Kabupaten untuk segera diberikan ijin operasional, karena dari Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 yang mengatur tentang ojeg online dan transportasi roda dua atau lebih sudah turun.
Sejauh ini ojeg online di Temanggung belum mendapatkan perlindungan dari Pemkab Temanggung terkait dengan regulasi.
“Secara tertulis belum, tetapi dari sekian banyak driver kami yang beroperasi di Temanggung kita adakan semacam polling sendiri, rata-rata polling yang kita dapat lebih dari 80% mengatakan terbantu sekali,” jelasnya. (Arif)
