Metro Times (Kendal) Sejumlah orang yang melakukan penghadangan surat suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena menduga ada selisih penghitungan suara, berhasil diamankan Polisi dan Satuan Pelindung Masyarakat (Satlinmas).
Kejadian ini bermula dari protes salah satu saksi partai politik yang bertugas di TPS yang melakukan protes keras kepada Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan melaporkan hal tersebut kepada teman-teman saksi diluar TPS.
Teman-teman saksi yang terprovokasi akhirnya melakukan penghadangan pengiriman surat suara dari TPS. Dengan teriak-teriak meminta pemungutan suara diulang sewaktu melakukan penghadangan,, berakibat bentrok dengan polisi dan Satlinmas yang mengawal pengantaran surat suara tersebut.
Kerusuhan tak terhindarkan, dan dengan sigap polisi yang dibantu Satlinmas berhasil mengamankan para perusuh ke kantor polisi terdekat.
Kejadian-kejadian ini Terlihat saat simulasi yang digelar Satlinmas saat Apel Satlinmas dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2019 yang digelar di Alon-alon Kendal, Jumat (12/4) pagi.
Toni Ari Wibowo Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpolkar) Kendal mengatakan, untuk membantu pengamanan pemilu serentak 17 April 2019 Satpolkar menerjunkan 10.536 personil.
“Untuk pengamanan TPS nanti akan ada 2 personil yang melekat disana. Sedang untuk memback up pengamanan, disetiap balai desa akan disiagakan 11 personil, di Kecamatan 25 personil dan di Kabupaten 100 personil,” kata Toni.
Dijelaskan Toni, Satlinmas akan mulai melaksanakan tugas sejak H -1 pemilu sampai dengan H +1 pemilu.
“Untuk pengamanan di Kantor KPU nanti akan diback up oleh Satlinmas Kabupaten bersama TNI dan Polri,” terangnya.
Sejumlah 30 personil setingkat pleton Satlinmas Cantik juga disiagakan untuk pengamanan pemilu dengan tugas mobiling kesejumlah tempat.
Bupati Kendal, Mirna Annisa dalam sambutannya yang disampaikan Wakil Bupati Kendal Masrur Maskur menyampaikan, Faktor terpenting untuk menjaga ketertiban umum dan menjaga kekondusifan pada pemilu adalah saling berkordinasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan pihak-pihak terkait seperti, KPU, Bawaslu, Polri dan TNI.
“Peran dari para tokoh masyarakat setempat juga tidak kalah pentingnya untuk menjaga kekondusifan diwilayahnya masingmasing,” terang bupati. (Gus)
