Metro Times (Kendal) Puthut Wibowoadi, Ketua Panitia Pelaksanaan Pemilihan Ketua Karang Taruna Kabupaten Kendal mengaku heran atas banyaknya personil dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan personil Pemadam Kebakaran (Damkar) yang hadir mengamankan jalannya pemilihan Ketua Karang Taruna Kabupaten Kendal yang digelar di Aula Dekopinda Jalan Makam Pahlawan Kendal, kamis (17/10/2019).
“Saya merasa heran, selama empat periode menjabat sebagai pengurus Karang Taruna baru kali terlihat pengamanan berlebih,” katanya.
Ia mengaku, sebagai panitia pelaksana kegiatan tersebut, ia tidak pernah berkomunikasi ataupun meminta bantuan Satpol-PP dan Damkar untuk pengamanan.
“Jumlah personil Satpol PP dan Damkar pastinya saya tidak tahu, karena tidak sempat menghitung, tapi yang jelas itu puluhan personil karena diangkut menggunakan 3 mobil yang salah satunya truk besar Satpol-PP,” terangnya.
Pemilihan Ketua Karang Taruna Kabupaten Kendal sendiri berada di dalam kegiatan Temu Karya Daerah Karang Taruna (TKD KT) yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal.
Menurut Pujiharto, pengurus Karang Taruna Kendal yang pernah menjabat sebagai pengurus selama 2 periode, sesuai AD ART kegiatan TKD harusnya diselenggarakan oleh Karang Taruna kabupaten dengan peserta 2 pengurus ditingkat Kecamatan, yakni ketua dan sekretaris atau yang mewakili.
“Yang tidak lazim dan membuat janggal kami, kenapa kok yang menyelenggarakan Dinsos dan pengamanannya juga luar biasa sekali,” ungkapnya.
Melihat hal-hal yang tidak lazim tersebut, Pujiharto mengaku bingung dan takut seandainya ada kepentingan politik di dalam kegiatan yang berlangsung menjelang tahun politik pemilihan bupati.
“Karang Taruna sudah jelas merupakan sebuah organisasi sosial kemasyarakatan, kami tidak ingin karang taruna dibawa ke arah politik,” jelasnya.
Ada tidaknya kepentingan politik di dalam kegiatan yang berlangsung, ia menyampaikan, pihak panitia tengah melakukan penelusuran lebih lanjut.
Sementara itu, Kepala Dinsos Kendal, Subarso mengatakan, Dinsos memfasilitasi diselenggarakannya TKD KT karena setiap Surat Keputusan (SK) pengurus Karang Taruna yang mengeluarkan pihak pemerintah.
“Setiap SK itu yang membuat Pemerintah, ditingkat desa yang membuat SK Kades, di tingkat kecamatan yang membuat Camat, ditingkat Kabupaten yang membuat bupati dan seterusnya,” katanya.
Dalam pemilihan ketua Karang Taruna yang berlangsung, akhirnya Alfebian Yulando yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua III pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Tengah terpilih menjadi ketua Karang Taruna Kabupaten Kendal Periode 2019 – 2024.(Gus)
