Metro Times (Purworejo) Sejumlah anggota Persatuan Pendalangan Indonesia (Pepadi) Kabupaten Purworejo menagih janji dari pemerintah daerah setempat, yang katanya akan memberikan bantuan bagi para pelaku seni terdampak Covid-19, Rabu (24/06/2020).
Lebih dari sepuluh orang anggota Pepadi mendatangi kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Dinparbud) setempat, untuk membahas persoalan tersebut melalui audiensi antara para pelaku seni dengan Kepala Dinparbud Kabupaten Purworejo, Agung Wibowo.
Perwakilan Pepadi Kabupaten Purworejo, Grahita Ganjar, memberikan keterangan usai audiensi menyebutkan, pihaknya ingin mendapat kepastian dari pemerintah daerah mengenai wacana bantuan bagi pelaku seni yang selama ini terdampak Pandemi Covid-19.
“Kami mempertanyakan bantuan bagi Pepadi yang sempat dijanjikan pemerintah daerah, karena sudah diminta data-data tetapi bantuanya belum ada yang terima,” katanya.
Grahita Ganjar mengatakan, Pepadi juga mempertanyakan mekanisme verifikasi terhadap pelaku seni, untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan. Syarat dan ketentuan seperti halnya harus berkategori miskin seperti halnya penerima bantuan pada umumnya, dinilai kurang tepat.
“Karena semua pelaku seni itu terdampak dengan adanya Covid-19. Kegiatan pelaku seni berhenti berbulan-bulan, tidak boleh pentas,” imbuh Grahita Ganjar.
Menjawab pertanyaan tersebut, Agung Wibowo, mengungkapkan pihaknya sudah berusaha agar pelaku seni mendapat bantuan sosial, secepatnya. Namun demikian, wacana tersebut masih terhambat dengan proses validasi data dari Dinas Sosial.
“Kami sudah mengusulkan 1810 pelaku seni tahap satu, kemudian kami mengajukan kembali sebanyak 600 orang di tahap dua, tetapi kewenangan kami terbatas pada pendataan, yang menentukan dinsos,” katanya.
Agung berjanji, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait, utamanya dinas sosial, supaya bantuan bagi pelaku seni dapat segera cair. Namun demikian, Agung juga belum bisa memastikan, kapan waktu pencairan dapat dilakukan.
“Untuk waktunya pencairanya kapan kami tidak bisa memastikan, mengingat itu bukan kewenangan dinas pariwisata. Kalau keinginanya jelas secepatnya,” ujarnya. (Dnl)
