PROPOSAL BANTUAN YAYASAN CINTA BELLA MIMIKA DIPERTANYAKAN

MetroTimes (Jayapura Papua). Masih  belum transparan kejelasan dari proposal yang pernah diajukan Yayasan Cinta Bella yang beralamat di SP 3 Kabupaten Mimika Provinsi Papua, dengan jumlah anak” Disabilitas” atau yang berkebutuhan khusus sebanyak 84 anak, kini menimbulkan tanda tanya yang besar terhadap instansi Dinas Sosial Provinsi Papua itu sendiri.

  Pasalnya, menurut keterangan ketua Yayasan yang diketahui bernama Elisabeth Samori kepada awak Metro times di Timika mengatakan, proposal yang diajukan dengan besaran permintaan Rp.8.295.600.000,- melalui dinas Sosial provinsi Papua ke Kementerian Sosial tahun 2015 lalu, sudah dijawab namun masih belum ada kepastian dan kejelasan sama sekali oleh pihak Dinsos provinsi.

Kata ketua Yayasan ini yang biasa dipanggil “Mama Cinta Bella” menjelaskan, proposal Yayasan yg sudah diajukan 2 tahun lalu itu pada bulan Mei 2016, salah seorang staf Kemensos bidang Rehabilitasi sudah pernah menelpon dirinya ( ketua Yayasan ) bernama Rido. Bahasa yang disampaikan Rido tutur Elisabeth, Proposal Yayasan Cinta Bella tersebut sudah dijawab namun Dananya di-Decon-kan ke Provinsi Papua melalui Dinas Sosial. Jadi pihak Yayasan harus ke Jayapura untuk mencocokan proposalnya yang pernah diajukan ke Kementerian di Dinsos Provinsi pungkasnya.

Setelah bulan Juni 2016 ketua Yayasan datang ke Dinsos yang beralamat di Deplat distrik Jayapura Utara kota Jayapura, dirinya disambut oleh salah seorang kepala bidang Rehabilitasi bernama Gres Muabuai. Kemudian ungkap ketua Yayasan, kabid Rehabilitasi ini ( kini baru saja diganti, red ) akhirnya menunjukan DIPA Yayasan Cinta Bella kepada dirinya ( Elisabeth ) dan mengatakan dirinya harus balik lagi kembali ke Timika sambil menunggu selama dua ( 2 ) minggu, setelah itu baru kembali lagi untuk mengecek. Alasannya, karena dananya belum dicairkan kata Mama Cinta Bella.

Setelah dua minggu ketua Yayasan itu balik lagi ke Jayapura sesuai janji yang disampaikan Dinas, namun sama sekali tidak ada kepastian pencarian seperti yg disampaikan sebelumnya. Akhirnya pada bulan Oktober di tahun yang sama, Elisabeth Samori bersama dengan pendamping Yayasan datang kembali ke Jayapura untuk mempertanyakan Dana itu. Namun, pada kali ketiga ini, terjadilah insiden di kantor Dinas Sosial di mana kepala dinas Ribka Haluk dan Kabid Gress Muabuai dengan tegas menyuruh beberapa staf dinasnya menyeret Mama Cinta Bella keluar dari dalam kantor. Insiden memprihatinkan ini pun sudah dilaporkan ketua Yayasan ke Polda Papua saat itu.

Pada peristiwa yang terjadi kali ketiga ketua Yayasan mengecek dana mereka jauh-jauh dari Timika, ujar Elisabeth bahwa mantan kabid sebelum Gress pernah menyatakan bahwa yang jelas Dana Yayasan Cinta Bella memang sudah ada. Kapan pun mau diambil, itu yang belum diketahui kabid. Alasannya karena Yohanes Moniharapon sudah tidak punya wewenang lagi.
Ironisnya lagi pasca kejadian di kantor Dinsos atas perlakuan terhadap ketua Yayasan, pada tanggal pemanggilan Polda Papua untuk diselesaikan kasus tersebut, hari Jumat yang ditentukan pihak Polda, justeru secara diam-diam kepala Dinas berangkat ke Timika untuk mengambil gambar ( foto ) Yayasan Cinta Bella ditemani seorang ibu bermarga Sasari tanpa sepengetahuan ketua Yayasan sama sekali. Elisabeth menduga kuat, pengambilan foto Yayasannya bertujuan untuk sebagai bukti palsu pertanggungjawaban.

“Semua yang sudah saya uraikan di atas untuk wartawan, itu berdasarkan fakta yang kami pihak Yayasan alami. Terkait insiden atas diri saya dan Bella anak disabilitas yang saya bawa saat itu tetapi turut diperlakukan tidak manusiawi, saya minta supaya semua pihak melihat hal ini. Terlebih khusus untuk Polda Papua dan Kejaksaan Tinggi supaya segera melakukan pemeriksaan atas Dana Bantuan Kami yang masih tidak jelas sampai sekarang. Dan untuk Komnas HAM dan ibu Menteri Yohana Yembise, kami sangat meminta agar menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM yg dilakukan terhadap saya dan anak saya.” Harap Elisabeth.

Wartawan media ini ketika mengonfirmasi Rido Kemensos ( 09/03/2016 ) via seluler, kalimat  yang disampaikan Rido berbunyi ” Begini kronologisnya pak, waktu kegiatan di Bandung dari Sub. Bid Penyandang Disabilitas Intelektual mengundang Dinas Provinsi untuk hadir dalam rangka agenda tahunan, salah satunya adalah pengembalian proposal yang diajukan setiap daerah kepada Dinas Sosial Provinsi, termasuk Papua. Dalam kegiatan itu kami mengembalikan proposal ke Dinas Sosial Provinsi karena Dana Bantuan yang dari Kementerian sudah di-Dekon-kan ke Provinsi.Kalau setelah di-Dekon-kan, kami tidak bisa ikut campur karena itu sudah wilayahnya Provinsi dan haknya Provinsi untuk mengatur dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi.” Demikian ungkap Rido.

Setelah wartawan media ini dua kali mendatangi kantor Dinas Sosial Provinsi Papua untuk meminta konfirmasi, sayangnya kepala Dinas tidak berada di tempat. Dihubungi mantan kabidnya Gress lewat telepon selulernya, ibu ini enggan memberikan keterangan dengan alasan bahwa itu kewenangan kepala Dinas. “Saya tidak bisa memberikan keterangan. Hanya kepala Dinas yang berhak memjawabnya” ujar Gress. Diminta nomor ponsel pribadi kadis Sosial melalui sms ke ibu Gress untuk dapat dikonfirmasi, hingga berita ini diekspous pun mantan kabid itu enggan membalas.  ( John )