Metro Times (Purworejo) Bupati Purworejo Agus Bastian SE MM tidak hadir dalam Rapat Paripurna (Rapur) Penetapan Raperda APBD Perubahan Kabupaten Purworejo 2020, Rabu (19/8). Rapat tersebut akhirnya diskors dan diagendakan ulang pada Senin (24/8). Bupati berhalangan hadir dan rapur dihadiri Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH.
Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiyabudi mengatakan, kehadiran bupati adalah keharusan. Pasal 94 Peraturan Pemerintah (PP) 12 Tahun 2018 mengatur bahwa bupati wajib hadir dalam rapat paripurna. “Kalau pembahasan lain memang bisa diwakilkan, tapi kalau agendanya pengambilan keputusan seperti rapat paripurna, maka harus bupati atau walikota yang hadir,” tuturnya usai rapat.
Selain mengagendakan penetapan APBD Perubahan 2020, rapat sedianya akan menetapkan tiga rancangan peraturan daerah (raperda). Antara lain raperda perubahan tarif layanan rumah sakit untuk kelas III, perubahan raperda hak atas tanah, dan perubahan raperda pajak mineral bukan logam.
Saat dilaksanakan rapat, anggota DPRD Fraksi Nasdem RM Abdullah melakukan interupsi. Abdullah mengingatkan adanya pelanggaran regulasi dan tata tertib DPRD apabila rapat paripurna tetap dilanjutkan tanpa dihadiri Bupati Purworejo.
Sepakat dengan Abdullah, para pimpinan dewan memutuskan menskors rapat paripurna tersebut. “Rencananya ditunda dan akan diagendakan pada Senin (24/8). Awalnya dulu, sudah diagendakan Jumat (21/4), tapi karena SKB tiga menteri bahwa Jumat libur nasional, maka diajukan Rabu, kemudian bupati berhalangan hadir, diagendakan ulang pada Senin mendatang,” ucap Dion.
Meski rapat diskors, lanjutnya, tidak berpengaruh pada kinerja DPRD atau pemerintahan kabupaten. “Tidak berpengaruh pada kinerja,” terangnya. (dnl)
