Metro Times (Semarang) Dewan Pendidikan Kota Semarang (DPKS) meminta Walikota Semarang agar segera mengambil langkah antisipatif bersama masyarakat untuk membentengi satuan-satuan pendidikan (Satpen) agar tidak tersusupi gerakan khilafatul muslimin yang akan mengganti Pancasila.
Ketua DPKS Dr Drs Budiyanto SH, M.Hum mengomentari berita yang viral di medsos bahwa Badan Kesbangpol Kabupaten Karawang Jawa Barat memperoleh temuan 30 satpen di wilayah itu terindikasi disusupi ideologi khilafatul muslimin yang akan mengganti Pancasila.
“DPKS minta walikota Semarang Pak Dr Hendrar Prihadi SE, MM agar mengajak masyarakat untuk bergerak bersama meningkatkan kewaspadaan, cegah dini dan lapor cepat ke aparat keamanan jika ditemukan indikasi gerakan khilafatul muslimin agar kasus di Karawang tidak sampai terjadi di Semarang,” kata Budiyanto di Semarang, Selasa (14/6)
Menurut Budiyanto, dari manuver-manuver khilafatul muslimin diketahui bahwa gerakan kelompok ini sudah terang-tetangan ingin mengganti Pancasila dengan menyalahgunakan fungsi media dakwah yakni pengajian dan penyebaran pamflet. “Melalui media-media itu, khilafatul muslimin memobilisasi opini untuk mengganti Pancasila, selain itu juga menggelar konvoi kendaraan bermotor di jalan-jalan umum untuk menyampaikan pesan gerakan yang dibangun itu di mata publik,” ujarnya
Budiyanto menambahkan, diyakini ada oknum warga masyarakat di Jateng, khususnya kota Semarang sudah ada yang terindikasi menjadi bagian dari gerakan itu sebagai kader dan tokoh khilafatul muslimin tapi belum action.
Karena itu, ujarnya, diharapkan warga kota Semarang meningkatkan kewaspadaan dini, cegah dini dan segera melapor ke aparat keamanan terdekat jika di lingkungannya muncul indikasi gerakan itu. Selanjutnya aparat supaya mengambil tindakan tegas.
Dikatakan, satpen-satpen di kota Semarang yang sudah mendeklarasikan diri sebagai sekolah ramah anak dan disiapkan menjadi sekolah penggerak jangan sampai ternodai dengan pemikiran dan gerakan yang merongrong ideologi Pancasila, termasuk ideologi khilafatul muslimin tersebut.
DPKS, ujarnya, juga minta kepada para penyelenggara pendidikan di kota Semarang untuk meningkatkan kewaspadaan, cegah dini dan lapor cepat kepada aparat keamanan agar jangan sampai satpen yang dikelolanya terinfiltrasi khilafatul muslimin yang menjadikan kaum terdidik dan terpelajar sebagai sasarannya.
Langkah awal yang bisa dilakukan di lingkungan satpen diantaranya melalui penguatan wawasan kebangsaan atau cinta tanah air Indonesia oleh para guru kepada peserta didik dalam setiap aktifitas pembelajaran.
Di luar jam pembelajaran, dilingkungan satpen bisa diputarkan lagu-lagu perjuangan dan lagu kebangsaan Indonesia Raya agar semangat cinta tanah air Indonesia terinternalisasi pada jiwa peserta didik dan seluruh civitas akademika.
Dikatakan lebih lanjut, mengacu pada tugas dan fungsi yang melekat pada dewan pendidikan, DPKS akan melakukan monitoring di sejumlah satpen untuk memastikan satpen dalam kondisi siap melakukan pencegahan ancaman penyebaran paham dan gerakan khilafatul muslimin serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian.
“Jangan sampai ada ruang, peluang dan celah seujung rambutanpun bagi khilafatul muslimin untuk menyusup ke Semarang, mari NKRI bersama-sama kita jaga keutuhannya dan Semarang kita jadikan benteng Pancasila,” tegasnya. (af).
