METRO TIMES ( Ambon ) Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Maluku secara spontan menyoroti pemerintah provinsi Maluku terkhususnya dinas Pendidikan terkait upah guru honorer di Maluku yang terbilang masih dibawah standar bahkan proses penyalurannya tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis ( Juknis) Bantuan Operasional Sekolah Nasional ( Bosnas). Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi Gerindra Maluku, Andy Munaswir saat membacakan kata akhir Fraksi dimaksud saat paripurna istimewa di Baileo Rakyat Karpan- Ambon, Senin (29/08/2022)
“Kami menemukan pembayaran upah guru honorer di Maluku saat ini masih di bawah Standard yang seharusnya. Bahkan proses penyaluranya juga tidak sesuai dengan Juknis BOS Nasional,” Akuinya.
Menurutnya, hal ini sangat nampak jelas pada sejumlah sekolah baik SLB, SMA / SMK di Maluku pada tahun 2021 hingga tahun ini.
Pemerintah daerah mesti mengkaji ini secara baik dan mengaturnya agar sesuai dengan yang seharusnya. Kan guru ini bekerja untuk satu tujuan dan cita-cita bersama bangsa ini yakni anak-anak Indonesia harus cerdas. Hak mereka harus diperhatikan.
“Guru adalah pahlawan, abdi negara, pekerja keras untuk mendidik dan membangun SDM Maluku yang berkualitas di masa depan, kesejahteraan guru diharapkan menjadi perhatian serius dari pemerintah, karena kesejahteraan guru juga berpengaruh pada kualitas/ mutu pendidikan, ” Tuturnya.
Diharapkan hal seperti ini tidak lagi terjadi di tahun-tahun mendatang agar kualitas pendidikan di Maluku tidak tercoreng hanya karena alasan penyelesaian hak guru honorer yang tidak tuntas. Eda Lesnussa
