METRO TIMES [ Ambon ] Ambon — Badan pengawas pemilu (Bawaslu)provinsi Maluku sore tadi di gedung DPRD provinsi Maluku mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPRD yang bertempat di ruang rapat paripurna,Rabu(15/02/2023)
Menurut ketua Bawaslu provinsi Maluku Dr Subair yang kami sempat mewancarai beliau katakan ada Hal-hal yang sudah konkret,karena sudah ada se nomor 900 sekian dari Mendagri,
Tentang pendanaan pemilihan kepala daerah dan ada beberapa poin yang penting itu? Bahwa pembayaran pembiayaan Pilkada itu dibagi dalam dua tahapan 40% di tahun 2023 dan 60 % di tahun 2024,
kemudian paling lambat bulan Mei tahun 2023 sudah harus ada kesepakatan antara pemerintah daerah dengan KPU, dan Bawaslu,terkait dengan jumlah jumlah nominal yang disepakati kemudian soal kesepakatannya nanti dibicarakan seperti apa, Tapi diminta untuk ada sharing anggaran antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten Kota,
Nanti bagaimana model kesepakatannya kami Bawaslu akan melakukan rapat internal dengan kabupaten kota dan selanjutnya kita akan melakukan rapat koordinasi untuk difasilitasi oleh komisi I DPRD provinsi Maluku,
Kami juga akan mengundang stekkolder dan disitu kita akan memulai-kan pembicaraan secara kongkrit bagaimana model pembagian sering anggarannya yang pasti kita berusaha masing-masing membiayai sesuai dengan tugas kewajiban dan kewenangannya,
Sehingga tidak ada pihak yang terbebani atau dirugikan dalam arti lebih banyak dari pada yang lain,
Dan sudah di sepakati nanti di Minggu kedua bulan Maret kita akan melakukan rapat koordinasi bersama antara komisi I dengan semua stekkolder pemerintah daerah, kemudian KPU, Bawaslu sampai ke jajaran kabupaten Bupati,sekda kemudian kepolisian,
Dan kami sebagai Bawaslu akan atur waktu secara lengkap,dan rencananya akan di laksanakan atau di-adakan rapat kembali di Minggu kedua bulan Maret,2023 ini,Tutupnya
Sinar pagi –. Kota Ambon
