Metro Times (Purworejo) Enam hari lagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah akan melaksanakan pesta demokrasi memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRRI, DPD, DPRD Provinsi serta DPRD kabupaten/kota.
Diakhir-akhir masa kampanye dan menjelang hari tenang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan meningkatkan kewaspadaan serta intentitas pengawasan untuk mencegah praktik politik uang. Praktik busuk money politik dinilai cukup rentan terjadi pada masa-masa akhir menjelang pemungutan suara.
“Beberapa peserta Pemilu pernah tanya, bagi-bagi sembako, minyak goreg boleh atau enggak. Enggak boleh karena termasuk pembelian materi lainnya yang termasuk pelanggaran Pemilu,” kata Komisioner Bawaslu Purworejo, Rinto Haryadi, Rabu (7/2/2024).
Potensi pelanggaran sangat mungkin terjadi seluruh Panwaslu Kecamatan hingga desa dan kelurahan diimbah terus awas. Peserta pemilu pun diingatkan bahwa pelaku praktik tersebut dapat dikenai sanksi pidana.
“Subyek hukumnya setiap orang peserta kampanye dan atau tim kampanye yang melakukan praktik money politik bisa dijerat. Sanksi pidana kurungan penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 juta,” kata Rinto.
Rinto menambahkan, secara umum tahapan kampanye di Purworejo kondusif. Tidak ada kerusuhan pada tahapan ini meskipun diakui masih ada pelanggaran yang dilakukan peserta Pemilu.
Terkaiat politik uang Bawaslu siap menindaklajuti proses hukum jika ada peserta Pemilu yang terbukti melakukan praktik money politik. Sejauh ini ada satu pelanggaran pidana yang diproses dan sudah menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri Purworejo.
Bawaslu juga telah menindaklanjuti empat kasus pelanggaran Perundang-undangan lainya. Pelanggaran tersebut menyeret sejumlah kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD).
Sementara terkait pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN), Bawaslu Purworejo belum memperoleh laporan.
Terpisah Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Purworejo, AKP Catur Agus Yudo Praseno menghimbau warga waspada dan hati-hati terhadap informasi hoax selama pesta demokrasi. Cukup banyak contoh petaka besar dunia bahkan di Indonesia terjadi karena hoax. Tidak sedikit nyawa melayang akibat penyebaran hoax.
“Maka setiap informasi perlu konfirmasi sebelum menyebarkannya. Agar tidak ada disinformasi. Ingat bahwa penyebar hoax punya tujuan tertentu,” kata Catur.(dnl)
