MetroTimes (Surabaya) – Sekelompok organisasi yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa (APMP) Jawa Timur, Kamis pagi (17/11/2022) menggelar aksi demontrasi di Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur.
Massa aksi tersebut ingin beraudiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Dr. Ir. Wahid Wahyudi,MT., untuk melaporkan hasil temuan investigasi APMP Jatim di sejumlah SMA/SMK Negeri di Jawa Timur, atas laporan – laporan dari para orang tua dan wali murid yang resah adanya pungutan dana oleh kepala sekolah.
Namun sayangnya, aksi demo APMP Jatim yang bersikeras ingin masuk untuk menemui Kadindik Jatim, dibarikade oleh aparat keamanan dari kepolisian dan satuan tugas kantor Dindik Jatim.
Bahkan, saat kedatangan massa aksi pagar kantor Dindik Jatim ditutup rapat dan dijaga ketat oleh aparat keamanan, hingga lebih dari 1 jam tak kunjung dipersilahkan masuk, membuat mereka kecewa dan terpaksa berorasi serta membentangkan poster tuntutannya di depan pagar.
“Kami datang untuk menemui kepala dinas pendidikan disini, untuk meminta ketegasan dan tindakan Dinas Pendidikan Jawa Timur, terhadap para kepala sekolah yang melakukan pungutan yang diduga kuat melakukan perbuatan korupsi. Jika kami tidak diizinkan, kami akan memaksa menerobos masuk. Kenapa kami tidak juga ditemui?, ada apa dengan orang nomor wahid di kantor dinas pendidikan ini?,” ujar orasi Sibromulis, SH., pengunjukrasa dari APMP Jatim.
Bukan hanya orasi – orasi demo, pengunjukrasa APMP Jatim juga melakukan aksi membeber bukti otentik dokumen – dokumen pungli hasil investigasinya, di depan pagar kantor Dindik Jatim.
Aksi demo yang dilakukan APMP Jatim sudah beberapa kali, dengan tuntutan yang sama di Kantor Dindik Jatim. Hingga aksi terkini, lagi – lagi tidak ditemui oleh Kadindik Jatim.
Kordinator aksi demo APMP Jatim, Acik Kusuma mengatakan, “Indikasi beberapa pungli di beberapa sekolah negeri di Surabaya, di Gresik, di Sidoarjo dan di Tuban dari temuan kami. Salah satunya bukti pungli dengan dugaan indikasi korupsi, para orang tua murid dimintai sumbangan melalui komite sekolah – sekolah, dengan dalih sumbangan pembangunan sekolah. Padahal sudah ada BOS dan BOPDA dari pemerintah. Pungli ada yang senilai Rp. 3,5 Juta, dan diangsur bagi orang tua yang kurang mampu. Kami punya bukti otentiknya, ” ungkap Acik.
“Kenapa Kepala Dinas lagi – lagi tidak mau menemui kami?. Kami juga sudah melaporkan ke polisi ada dugaan kuat indikasi penyelewengan dana BOS yang melibatkan kantor ini. Bila kami tidak juga diitemui Kadindik Jatim yang sudah kesekian kalinya dan tidak menindaklanjuti bukti otentik temuan pungli ini, kami akan menyegel kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jatim,” tandasnya.
Pengamanan aksi demo APMP Jatim, buhan hanya datang dari satuan dalmas Polsek Genteng Surabaya. Wadal PAM Polsek Genteng, Iptu Suchairi mengatakan, pengamanan unjuk rasa tersebut atas intruksi Polrestabes Surabaya, pihaknya juga mendapatkan BKO masing – masing satu unit minibus dari Polres Tuban dan Polresta Pasuruan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi keamanan kota Surabaya, dimana sebelumnya beredar informasi pengerahan massa mahasiswa dan pemuda se- Jawa Timur.
Sekitar sebulan lalu, massa aksi APMP Jatim juga mendatangi kantor Direktortar Reserse Kriminal Khusus dan Tindak Pidana Korupsi (Ditreskrimsus Tipikor) Polda Jawa Timur. Mereka melaporkan pungutan – pungutan yang meresahkan tersebut, dan menyerahkan bukti dokumen – dokumen hasil investigasinya. Oleh Ditreskrimsus Polda Jatim ditindaklanjuti dengan melimpahkan laporan perkara tersebut ke Polrestabes Surabaya dan sejumlah Polres terkait. (nald)
