METROTIMES ( Ambon, ) 23 April 2026 — Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti sejumlah rekomendasi strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) usai rapat paripurna, Kamis (23/4/2026).
Dalam keterangannya kepada awak media, Vanath mengakui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 merupakan produk pemerintahan sebelumnya, sehingga masih menyisakan berbagai kekurangan yang kini menjadi perhatian serius pemerintah provinsi.
“APBD ini disusun sebelum kami menjabat, sehingga wajar jika ada hal-hal yang perlu disempurnakan. Namun kami bersyukur, semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif tetap terjaga melalui rekomendasi yang diberikan,” ujarnya.
Ia memastikan, arahan Gubernur Hendrik Lewerissa telah jelas, yakni menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk aktif dan hadir dalam setiap pembahasan bersama DPRD. Langkah ini dinilai penting guna memastikan seluruh rekomendasi dapat diimplementasikan secara maksimal.
Vanath menyebut, sedikitnya 12 rekomendasi DPRD akan menjadi fokus tindak lanjut dalam waktu dekat. Namun di balik itu, ia tidak menampik bahwa tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau persoalan administratif, itu bisa kita percepat. Tapi yang paling berat adalah bagaimana mendorong PAD agar meningkat signifikan,” tegasnya.
Salah satu isu krusial yang disoroti adalah pengelolaan potensi perikanan, khususnya aktivitas pembongkaran ikan di Laut Arafura. Menurutnya, hal ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut kebijakan politik di tingkat nasional.
Vanath mengungkapkan bahwa upaya tersebut telah diperjuangkan jauh sebelum dirinya dan gubernur dilantik, termasuk melalui komunikasi intensif dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta DPR RI.
“Karena ini keputusan politik, maka prosesnya membutuhkan waktu. Kita harus bersabar, tetapi tetap konsisten memperjuangkannya,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti dorongan DPRD agar luas wilayah laut Maluku dapat dimasukkan dalam indikator perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut Vanath, perjuangan ini bukan hal baru, melainkan telah diperjuangkan sejak era kepemimpinan sebelumnya dan kini terus dilanjutkan.
“Jika potensi perikanan dan kekayaan laut kita bisa dioptimalkan serta diakui dalam skema fiskal nasional, maka kekuatan keuangan daerah akan jauh lebih baik,” ungkapnya.
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemerintah Provinsi Maluku, lanjut Vanath, juga tengah melakukan langkah reorganisasi sebagai bagian dari masa transisi pemerintahan. Penataan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kinerja serta mendorong percepatan pembangunan.
“Reorganisasi sudah mulai berjalan. Ada penyesuaian dan percepatan di berbagai sektor. Kami optimistis ke depan akan ada peningkatan yang signifikan,” tutupnya.
Dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada, pemerintah daerah kini berpacu dengan waktu untuk memastikan setiap rekomendasi tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar-benar terwujud dalam kebijakan nyata bagi kemajuan Maluku., ( Tasya Patty )
