Metro Times (Purworejo) Puluhan warga Desa Kedumpoh, Kecamatan Loano menggelar unjuk rasa di balai Desa setempat pada, Senin (15/6/20) pagi. Mereka memprotes pemerintah desa yang dinilai kurang transparan. Sedikitnya enampuluh orang yang hadir meneriakan ketidakadilan, dan mengkritisi kebijakan pemerintah desa yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Selain itu, pemdes juga diklaim lebih mengutamakan pembangunan fisik dibandingkan membantu warga yang kesusahan akibat pandemi Covid-19.
Kegiatan unjuk rasa tersebut menimbulkan kerumunan yang tak terhindarkan di lokasi demontrasi. Awalnya pemerintah desa meminta perwakilan warga untuk beraudiensi, namun tawaran itu ditolak. Penyampaian aspirasi kemudian dilanjutkan di halaman kantor desa setempat.
Koordinator aksi, Mulyadi, saat dikonfirmasi metrotimes.news mengatakan, protes masa yang berlangsung hari ini dilatarbelakangi oleh banyaknya warga terdampak Covid-19 yang belum tersentuh bantuan. Masyarakat juga mempertanyakan anggaran penanggulangan Covid-19 yang terkesan tidak realistis.
“Secara garis besar ada dua yang kami protes, yakni pemerintah desa kurang transparan dalam mendata penerima bantuan. Kedua, anggaran penanganan Covid-19 tidak realistis, serta proyek pembangunan fisik lebih diutamakan daripada membantu rakyat,” katanya usai audensi.
Selain itu, lanjut Mulyadi, sejumlah proyek fisik yang dikerjakan desa selama pandemi Covid-19 juga tidak terpasang papan proyek yang menerangkan kegiatan dan besaran anggaran yang digunakan dalam pembangunan tersebut. Hal ini menimbulkan banyak kecurigaan dari warga.
Menanggapi aksi protes ini, Kepala Desa Kedungpoh M Nur Kholik, tidak menampik jika sebagian warga ada yang merasa kurang puas dengan kinerja pemerintah desa. Kendati demikian, seluruh kebijakan yang diambil, diklaim telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Kami mengakui adanya keterbatasan penyampaian informasi sehingga masih banyak warga yang tidak tahu. Terkait bantuan bagi warga terdampak Covid-19 sudah banyak yang menerima, mungkin ada yang terlewat beberapa dan akan segera kami upayakan,” ujarnya.
Disebutkan M Nur Kholik, desa berpenduduk lebih dari 700 kepala keluarga tersebut telah menerima bantuan dari berbagai sumber, salah satunya dari dana desa. Besaran dana desa tahun ini tercatat Rp 940 juta, dan lebih dari 25% diantaranya dipergunakan untuk penanganan Covid-19.
“Untuk BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) tahap satu ada sekitar 25 KK yang dapat, tahap selanjutnya bertambah menjadi 63 KK. Dalam menentukan penerima bantuan tersebut melalui musyawarah RT, RW, BPD dan perangkat desa,” katanya.
Sementara untuk pembangunan fisik yang dipertanyakan, M Nur Kholik, mengaku kegiatan itu telah dianggarkan sebelum pandemi Covid-19. Beberapa rencana pembangunan lainya bahkan ditunda lantaran ada pengalihan anggaran untuk kepentingan bansos masyarakat.
“Pengalihan anggaran sudah kami lakukan. Pembangunan yang tetap berjalan hanya tiga, bangun talud, atap aula desa, dan rabat beton. Sedangkan plang (papan proyek) yang tidak ada dilokasi proyek kami sudah berulangkali menegur pelaksana tetapi tidak dilaksanakan,” pungkasnya. (Dnl)
