Metro Times (Purworejo) Permasalahan kesehatan dominan di Kabupaten Purworejo tahun 2017 antara lain meliputi Angka Kematian Ibu (AKI) 16 kasus, Angka Kematian Bayi (AKB) 97 kasus, Angka Kematian Balita (AKABA) 108 kasus, Gizi Buruk 22 kasus, dan Stunting 4764 kasus. Selain itu, Demam Berdarah 106 kasus, TB 631 kasus; HIV/AIDS 54 kasus, dan malaria 242 kasus. Cakupan desa yang Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) juga masih sangat rendah.
Hal itu diungkapkan oleh Bupati Purworejo Agus Bastian dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten 3 Sekda Drs Muh Wuryanto MM saat membuka Rapat Kerja (Raker) Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Purworejo Tahun 208 di aula kantor Dinkes Kabupaten Purworejo, Rabu (11/4).
Raker diikuti 90-an peserta dari unsur pejabat pemerintah daerah, OPD, rumah sakit, Camat, Puskesmas, LSM, Ormas, dan wartawan.
Tema yang diangkat yakni “Sinergisme Lintas Sektor dan Lintas Program Menuju Purworejo Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2019 dan Percepatan Eliminasi Malaria, Penanggulangan TB, HIV, serta Penurunan Stunting”.
“Penanggulangan penyakit menular terkendala rendahnya penemuan kasus serta rendahnya kepatuhan pasien dalam pengobatan jangka lama atau sesuai standar program. Sementara penyakit tidak menular lebih didominasi akibat perubahan gaya hidup termasuk pola makan yang tidak sehat,” ungkapnya.
Menurut Bupati, tantangan Kabupaten Purworejo dalam pembangunan kesehatan ke depan masih sangat berat. Oleh karena itu, pihaknya berharap Dinkes bersungguh-sungguh dalam menetapkan skala prioritas, merencanakan intervensi yang efektif dan efisien berdasarkan data yang akurat.
Pada Raker tersebut, Bupati juga menginstruksikan kepada semua OPD terkait untuk mendukung program kesehatan sesuai peran masing-masing.
“Saya mengharapkan pula pihak swasta, LSM, Organisasi Profesi terlibat aktif mendukung, mengawasi dan mengkritisi pelaksanaan serta hasil-hasilnya dalam upaya perbaikan,” tandasnya.
Kepala Dinkes Purworejo, dr Kuswantoro MKes, menyebut bahwa masih terdapat sejumlah masalah kesehatan lain, baik penyakit menular maupun tidak menular, yang perlu mendapat perhatian.
Khusus Malaria, komitmen Purworejo dalam eliminasi malaria tahun 2021 sangat berat mengingat syarat mencapai eliminiasi malaria adalah bahwa selama 3 tahun kasus malaria indigenous harus 0 persen.
Sementara, kasus indigenous saat ini masih 75,6 persen dengan penyebaran kasus yang luas bahkan di luar wilayah endemis.
Dinkes sebagai penanggung jawab pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan tidak mampu menyelasikannya sendri dari hulu sampai hilir karena adanya keterbatasan.
Seluruh permasalahan itu membutuhkan dukungan serta komitmen yang kuat dari seluruh lintas program, lintas sektor sebagai pemangku kepentingan atau pengambil kebijakan.
Selain itu, butuh kesadaran masayarakat, khususnya dalam menyukseskan gerakan masyarakat sehat (Germas) dan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK).
“Sebanyak 27 Puskesmas di Kabupaten Purworejo tahun ini telah melakukan pendataan keluarga 50 persen dan tahun 2019 ditarget 100 persen. Sehingga nantinya profil masing-masing keluarga dapat diketahui permasalahannya,” sebutnya.
Raker berlangsung sehari dengan diskusi dan paparan sejumlah narasumber, antara lain dari Dinkes Provinsi Jawa Tengah, Bappeda, BPJS Kesehatan, dan Dinpermades. Dalam kesempatan itu, sejumlah pejabat lintas sektoral sekaligus melakukan penandatangananan komitmen serta rekomendasi tindak lanjut hasil pertemuan. (Daniel)
