Metro Times (Surabaya) – Hari ini dengan adanya Keputusan Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa menetapkan UMK tahun 2020 membuat semua Pengusaha berusaha mengamankan dan bertanggung jawab usahanya atas keputusan tersebut.
“Saya setuju kalau upah naiik, karena naiknya UMK ini sesuai rumusannya Presiden Jokowi yang tepat. Akan timbulnya besaran angka inflasi dan menambah pertumbuhan ekomomi. Formulasi seperti ini tepat, tapi bagaimana upah naik, produktivitas pekerja juga naik. Jangan sampai upah naik tetapi buruh malas berproduktivitas . Ini penting dalam bekerja,” ujar Jamhadi yang juga Tim ahli Kadin Jatim saat dimintai keterangan. Jumat, (22/11/2019).
Dikatakan lebih lanjut, acuan utamanya, sehingga muncul disparitas UMK, memang di dalam penentuan Upah di Jawa Timur ada Ring 1, Ring 2, dan Ring 3. Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, dan Jombang ada di Ring 1, yang tembus bekisar 4,1 juta rupiah. Ini mengejutkan dunia usaha.
“Di Ring 2 berada kisaran 2,7-2,8 juta rupiah. Pendekatan angka ini diharapkan lebih ckup untuk kebutuhan hidup, diantaranya hitungan konsumsi, hunian, transportasi, pengobatan, penanganan kejahatan, dan lain-lain. Semuanya harus dihitung,” imbuh Direktur Kadin Institute tersebut.
Cukup disayangkan, lanjut Jamhadi, perbedaan jarak tidak begitu jauh. Sebenarnya keberhasilan pemerintahan Jokowi ciptakan jalan tol terhubung baik dengan baik. Kita contohkan Surabaya ke Jombang cukup ditempuh selama 35 menit. Dan Surabaya ke Mojokerto hanya ditempuh selama 23 menit. Hal ini bisa menjadi salah satu UMK mengalami kenaikan.
Perbedaan jumlah upah ini sangat menarik, kita katakan, pemerintah bersama pengusaha harus menaikkan produktivitas kerja. Tentunya ia sebagai pengurus Kadin, produktivitas centernya harus seperti lembaga yang mendidik orang, SDM unggul dan produktif. Hal ini yang harus dilakukan pemilik industri, bagaimana sekarang ini replanning dengan melibatkan alat-alat produksi yang menyiapkan seperti terjadinya teori aglomerasi dalam pusat industri.
“Dimana dilengkapi fasilitas perumahan yang tidak terlalu transportasinya terkena biaya mahal. Maka efisien jangka panjangnya kerjasama Pemerintah dengan Swasta melalui Jamsostek, mereka bisa ada dana untuk melakukan pembangunan daerah,” ungkap pria yang juga menjabat CEO PT Bumi Tata Raya tersebut.
Selanjutnya, untuk industri baru, sebaiknya melakukan cara tidak harus beli, sewa juga salah satu caranya. Tujuannya kapelnya, orang mudah berinvestasi, membuat perhitungan investasi yang lebih fleksibel.
“Okelah perusahaan yang berada di Ring 1 pindah ke luar negeri, tetapi menurut saya jangan pindah ke luar negeri. Sebaiknya pindah ke ring 2 atau ring 3, ini akan memudahkan disparitas ekonomi yang merata untuk kita capai bersama-sama,” tutur Jamhadi yang juga mencalonkan Ketua Kadin Jatim periode 2019-2024 untuk melanjutkan keberhasilan La Nyalla yang saat ini menjadi Ketua DPD RI.(nald)
