Metro Times (Surabaya) – Memasuki penghujung tahun 2019, TPID Provinsi Jawa Timur melakukan persiapan menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) melalui High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TPID Provinsi Jawa Timur pada Kamis, 12 Desember 2019. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mewaspadai peningkatan harga komoditas pangan seiring dengan peningkatan ekspektasi dan permintaan masyarakat, khususnya komoditas volatile foods yaitu telur ayam ras dan daging ayam ras maupun kelompok administered price tariff angkutan udara dan kereta api.
Melalui HLM dan rakorwil dilakukan upaya sinergi seluruh anggota TPID Prov Jatim beserta pemimpin 38 Kota/ Kabupaten untuk menyampaikan hal hal yang telah dilakukan dalam rangka menjaga keterjangakauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan memelihara ekspektasi inflasi maysarakat menjelang HBKN. ”Kuncinya adalah komunikasi dan sinergi sehingga mampu melahirkan ide kreatif yang efektif dan inovatif dalam mengantisipasi gejolak harga” menurut Ibu Khofifah Indar Parawangsa, Gubernur Jawa Timur dalam sambutannya.
TPID Provinsi Jawa Timur berhasil mengawal inflasi Jawa Timur mencatatkan capaian inflasi IHK November 2019 sebesar 2,20% (yoy) atau 1,59% (ytd), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,95% (yoy) atau 2,24% (ytd), serta lebih rendah dibanding nasional dan menjadi yang terendah di kawasan Jawa. Menurut Difi A. Johansyah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Jawa Timur “Pentingnya menanamkan ekspektasi inflasi yang rendah ke depan, sehingga dapat dijadikan acuan oleh pengusaha dan masyarakat. Jatim sudah punya modal tersebut”. Dengan inflasi yang rendah dan stabil, maka kerja pemerintah dapat lebih fokus “pindah gigi” pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Potensi risiko inflasi ke depan, pada HBKN Natal 2019 & Tahun Baru 2020, secara historis umumnya berada pada kelompok volatile food, yaitu daging ayam ras, telur ayam ras, beras, serta komoditas bumbu-bumbuan (bawang merah, bawang putih dan cabe merah). Selain itu kenaikan cukai rokok oleh Pemerintah mulai Januari 2020 akan mendorong kenaikan inflasi administered price. Sehingga pada Desember 2019, inflasi diperkirakan berada pada batas bawah sasaran inflasi 3,5+1% (yoy), yakni di kisaran 2,5% – 2,9% (yoy). “Jika realisasi inflasi akhir tahun mencapai angka tersebut, maka Jawa Timur akan mencatat prestasi dalam sejarah yaitu di bawah 3%” imbuh Difi dalam sambutannya,
Berbagai upaya pengendalian inflasi melalui TPID Jawa Timur berbasis strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif) telah dilakukan selama tahun 2019. Namun terdapat beberapa pelajaran penting dalam dinamika inflasi selama tahun 2019, antara lain fakta bahwa inflasi volatile food masih menjadi tantangan di tahun ini. Beberapa komoditas yang masih mengalami inflasi yang lebih tinggi dibandingkan 2018 adalah komoditas holtikultura seperti cabai rawit, cabai merah, bawang merah dan bawang putih. Namun di sisi lain, dampak seasonal terhadap inflasi volatile food semakin mengecil. Hal ini mengindikasikan pola tanam, distribusi dan mekanisme pembentukan harga yang semakin baik. Sementara itu, inflasi administered priced yang masih tinggi mempengaruhi tingginya inflasi IHK di 8 kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Oleh karena itu, penetapan kebijakan kenaikan tarif oleh Pemerintah baik Pusat dan Daerah perlu dipertimbangkan secara berhati-hati dengan besaran kenaikan yang terukur.
Rendahnya prakiraan inflasi Jawa Timur 2019, tidak bermakna buruk karena masih nampak adanya pengaruh positif terhadap daya beli riil masyarakat. Inflasi yang rendah juga terindikasi berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan produsen, Petani dan Nelayan. Hal tersebut tercermin dari nilai NTP (Nilai Tukar Petani) dan NTN (Nilai Tukar Nelayan) yang mengindikasikan bahwa petani dan nelayan Jawa Timur secara umum masih mengalami surplus.
Meskipun inflasi di Jawa Timur terctata pada level yang rendah, namun masih terdapat disparitas harga antar daerah yang masih tinggi untuk beberapa komoditas strategis pangan nasional, yang memiliki perbedaan harga antar daerah yang masih relatif tinggi. Faktor utama yang berperan mendorong perbedaan harga tersebut antara lain transportasi, infrastruktur dan pergudangan. Oleh sebab itu, disparitas harga yang terjadi dapat diminimalkan diantaranya melalui penguatan supply chain management atau manajemen rantai pasok komoditas bahan pokok dan integrasi logistik. Melalui Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi/Regional (PDP/R) yang terintegrasi dengan sistem informasi (IT) bisa menjadi tools yang efektif mengatasi kelangkaan pasokan, tingginya disparitas dan besarnya fluktuasi harga komoditas bahan pokok. (nald)
