Metro Times (Malang) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, telah menyetujui pemberlakuan PSBB di Malang.Raya. Bahkan Khofifah menyatakan hari Minggu 10 Mei 2020, pihaknya akan mengajukan ke Menkes, untuk mendapatkan persetujuan.
Demikian juga usulan Walikota Malang Sutiaji untuk memberlakukan PSBB di Kota Malang, kembali mendapat reaksi keras dari Jaringan Nasional dan FMPC-19.
Haris Budi Kuncahyo Koordinator Jaringan Nasional mengatakan, Sehubungan dengan rencana pengajuan Program PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu oleh Walikota Malang Sutiaji. Kami mewakili rakyat jelata menyatakan bahwa kami menolak 100% untuk penerapan PSBB MALANG-BATU baik skala kampung maupun lokasi tertentu atau menyeluruh.
Menurut Haris, PSBB akan menciptakan kondisi KETEGANGAN dan KERAWANAN SOSIAL-POLITIK bagi rakyat jelata. Dan konteks ekologi, demografi, etnografi, geografi, sosiologi, antropologi dan kriminologi serta kesehatan lingkungan Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu memiliki identifikasi dan definisi serta obyektifikasi yang berbeda dengan Jakarta dan Surabaya.
“PSBB MALANG-BATU hanya akan menciptakan kondisi ekonomi semakin terpuruk, poliferasi politik yang makin melebar, stabilitas keamanan yang terganggu dan kesulitan kehidupan rakyat miskin dan jelata makin meluas,” terangnya.
“Pandemi Corona atau COFID19 telah menjadi KEWASPADAAN NASIONAL, REGIONAL DAN LOKAL; artinya masyarakat telah optimis untuk waspada dan jaga diri,” imbuh Haris.
Sedangkan Forum Masyarakat Peduli Covid-19 (FMPC-19). Melalui Sudarno, mengatakan, forum ini sudah pernah menyampaikan keresahan masyarakat jika PSBB diterapkan. Dengan pertimbangan sebelum PSBB, kondisi ekonomi sosial sudah terpuruk. Apalagi jika diterapkan pembatasan yang represif ditengah keterpurukan seperti ini.
Hidup rakyat sudah berat, masih ditambah lagi sikap represif saat PSBB. Ini bisa memicu ketegangan psikis dan sosial, hingga konflik horisontal dan vertikal.
“Sejak awal, Walikota Malang tidak memiliki konsep tentang bagaimana menangani covid 19 yang juga melanda di Kota Malang. Selama ini PSBB selalu yang dijadikan kebijakan utama dalam merespon covid 19, tentunya hal ini akan sangat merugikan masyarakat,” tegas Sudarno.
Kerugian dan tertekannya masyarakat akan semakin berat ketika masyarakat tidak mengetahui intervensi kebijakan seperti apa yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Malang ketika PSBB ini diberlakukan. Tentunya derita rakyat akan semakin dalam, imbuh Sudarno.
Tidak adanya kepastian bagi rakyat bagaimana pemenuhan pangan selama PSBB berlangsung. Tentunya pangan yang secara simulasi mencukupi kebutuhan masyarakat bukan hanya ala kadarnya. Pun dengan kesehatan rakyat juga perlu untuk diperhatikan dalam kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, lanjut Sudarno.
Kondisi Ini tentunya juga perlu untuk di publish tentang road map (peta jalan) seperti apa kebijakan pemerintah dalam menangani Covid 19 ini. Faktanya road map ini tidak pernah ada dan menjadi mitigasi kebijakan pemerintah Kota Malang.
“PSBB pun, saya yakin tidak akan menyelesaikan masalah covid 19,” tukas Sudarno dari Forum Masyarakat Kota Malang Peduli Covid-19. (nald)
