Metro Times (Kendal) Sebanyak 60 Aparatur Desa ikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Website Desa dengan Aparatur Desa. Kegiatan yang diadakan selama dua hari, Senin dan Selasa (18-19/3/2019) di Ruang Merak Hotel Tirto Arum Kendal digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Kendal.
“Kegiatan ini bekerja sama dengan Diskominfo Kendal terkait penyampaian materi pengelolaan website desa dengan tujuan untuk mengaktifkan kembali website desa, sehingga kegiatan dan berita di desa selalu update,” kata Kasi pengembangan informasi desa Dispermasdes Kendal, Muh. Hafidh.
Diantara beberapa kegiatan yang bisa diupdate melalui website desa seperti sejarah desa, BUMDES, pendidikan, dan perekonomian desa.
“Website desa ini nantinya akan dikelola secara aktif. Desa akan selalu mengupdate data, baik tentang kegiatan desa maupun informasi kejadian di desa, sehingga pemerintah maupun masyarakat bisa tahu tentang apa yang ada di desa,” terangnya.
Sementara, Kasi Tatakelola dan Pemberdayaan Informatika Diskominfo Kendal Heri Aryanto mengatakan, Diskominfo dalam hal ini hanya sebagai pendamping, jika pihak desa ada kendala dalam mengelola websitenya, maka akan lebih mudah untuk bertanya tentang kendalanya.
Dijelaskan, pada tahun 2017 lalu semua desa di Kabupaten Kendal sudah membuat website desa, namun sebagian besar tidak aktif.
“Yang tergolong masih aktif hanya 8 desa, yang lainnya tidak pernah update data, bahkan ada yang tidak pernah dibuka karena lupa password,” katanya.
Menurut Heri, tidak aktifnya web desa, karena di bawah penangan pusat, yang kemudian pada tahun 2018 beralih ditangani provinsi, ternyata mengalami kendala bagi desa untuk berkoordinasi. Oleh karena itu mulai tahun 2019 ini akan ditangani oleh kabupaten melalui Dinas Kominfo supaya lebih mudah dalam berkomunikasi dan konsultasi bagi pihak desa jika ada kendala.
“Dengan ditangani langsung oleh kabupaten, tentunya akan mempermudah bagi Diskominfo Kendal ketika dari provinsi atau pusat meminta data tentang desa, karena dari Diskominfo sudah terintegrasi dengan provinsi dan pusat. Pasalnya data dari desa langsung masuk ke kabupaten,” ungkapnya. (Gus)
