Metro Times (Purworejo) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Purworejo Gelar Rapat Kordinasi (Rakor) Tim Pengamanan Pilkada Jateng Tahun 2018 di gedung wanita Purworejo. Jumat (27/4/18). Rakor itu bertujuan untuk menyamakan presepsi dalam pengamanan Pilkada Jateng pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang, dimana pada saat itu masyarakat Jawa Tengah akan menggelar hajat besar pesta demokrasi berupa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.
Momentum tersebut akan menjadi pesta demokrasi kesekian kalinya yang akan dilaksanakan di Jawa Tengah, dengan semakin meningkatnya kedewasaan politik masyarakat, maka diperlukan pengamanan demi terlaksanakannya pesta demokrasi yang baik, aman, lancar dan sukses.
Bupati Purworejo dalam sambutannya yang dibacakan asisten 1 Muryanto menyampaikan, menyambut baik diadakannya kegiatan ini sebagai salah satu wahana untuk menyamaka persepsi dan langkah-langkah strategis, utamanya dalam rangka pengamanan guna mendukung pesta demokrasi yang aman dan kondusif.
Karena itu, kita perlu melakukan berbagai langkah antisipasi dengan berkoordinasi dan sinergis antara sektoral, sehingga bisa meminimalisir persoalan yang dimungkinkan akan muncul permasalahan pada pelaksana pemilu pilkada yang akan datang.
Kita juga perlu mendorong masyarakat untuk memberikan peran serta agar tumbuhnya kesadaran berpolitik dan berdemokrasi yang baik, sehingga perbedaan yang terjadi tidak menimbulkan gesekan-gesekan diantara masyarakat. Setiap perbedaan pola pandang maupun pilihan dalam berpolitik merupakan suatu hal yang wajar itu menandai bahwa iklim demokrasi kita sudah berjalan dengan baik.
“Meredam potensi konflik senantiasa dengan tanggap dalam menghadapi segala yang akan terjadi dan sigap dalam menyelesaika setiap permasalahan yang muncul sekecil apapu sampai tuntas, kalau ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu Paslon, harus dindak”, jelasnya.
Mengembangkan sistem perselisihan damai dengan memberdayakan forum-forum sudah ada sesuai dengan kearifan lokal. Melakukan upaya pengamanan maksimal denga melibatkan seluruh stakeholders terkait. Dengan berbagai persiapan yang matang kerjasama yang sinergis diantara semua kompone, katanya.
Sementara kasdim kodim 0708 Purworejo Mayor Sulistiyono menyampaikan, Pilkada merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya dari satu sisi saja. bukan tanggung jawab kepolisian dan TNI semata. Oleh sebab itu, antara lintas sektoral harus ada kerja sama yang baik, dengan demikian setiap ada permasalahan yang timbul di lapangan akan muda di tangani.
Tim pengamanan ini diharapkan mampu menjaga kenyaman masyarakat pada saat pesta demokrasi berlangsung. Apa bila ada temuan yang di anggap melanggar segera melaporkan ke panwaslu. Karena itu merupakan wewenang panwaslu selaku penyelenggaran pemilu, tim ini hanya selaku pengamanan pemilu saja. kata kasdim.
Jangan sampai ada hal-hal yang dapat memecah belah atau terjadinya konflik di masyarakat. Setiap temuan yang tidak sesuai dengan aturan pemilu segera laporkan, biasanya hal seperti itu sering terjadi karena adanya oknum-oknum tertentu yang tidak menginginkan proses demokrasi berlangsung dengan baik dan aman.
“Sebagai penegak hukum harus netral tidak boleh memihak kepada salah satu pasangan calon. Selaku penegak hukum harus dapat menciptakan suasana yang aman dan kondusif selama pesta demokrasi berjalan”. ungkap kasdim.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo, Bambang Gatot Seno AJI, SE, MM, menyampaikan, bahwa tim pengamanan ini dibentuk untuk membantu tugas panitia pengawas pemilu (panwaslu) selaku penyelenggaran pemilu, agar Pilkada 2018 mendatang aman dan kondusif, kemudian harus waspada juga terjadinya kampaye hitam di Wilayah Purworejo, karena diperkirakan hal itu bisa terjadi. Untuk itu perlunya kordinasi ini untuk menyamakan presepsi dalam pengamanan pemilu yang akan melibatkan tim lintas sektoral.
“Kita harus waspada pada saat kegiatan Pilkada dilakasanakan nanti, saya berharap tim ini mampu bekerja secara maksimal dalam pemantauan di lapangan saat pemilu digelar, bila ada pelanggaran atau temuan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan laporkan saja ke Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu)”. Kata Gatot.
Panwas harus sikron dengan tim pengamanan pemilu yang dilapangan, supaya dalam pelaksanaanya tidak ada kendala. intinya tim pengamanan dan panwas harus sejalan. Karena yang tahu jelas tentang ketentuan dan peraturan pemilu ada pada panwas. Ucapnya.
“Setiap temuan sekecil apapun segera laporkan ke ketua tim masing-masing. Biar ketua timnya yang melaporkan ke panwas. Sifat kita hanya membantu mengamankan saja, karena wewenang sepenuhnya ada di panwas selaku penyelenggaran pemilu”. Jelas Gatot. (Daniel)
