Metro Times (Surabaya) – Optimalisasi Tol Laut. Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut berupaya mensosialisasikan dan menjaring masukan untuk mensukseskan dan memenuhi harapan masyarakat Indonesia.
Teguh Basuseto Pengamat Perhubungan Laut, mengatakan, kita sebagai stakeholder dari Tol Laut ini bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah, untuk lebih mengoktimalisasikan program-programnya Perhubungan dalam hal ini Menteri Perhubungan Budi Karya, program pak Jokowi yang memang mengedepankan Tol Laut.
Saat ini memang ada subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku pelayaran, berupa opex (operatiob expenditure) maupun capex (capital expenditure).
Menurut Teguh Basuseto, subsidi lebih baik digelontorkan untuk opex kepentingan expenses, tapi di luar itu ada yang jauh lebih penting dari subsidi adalah bagaimana pembangunan sentra sentra industri di tempat-tempat luar dari Indonesia yang kita sebut T3P (Terbelakang, Terdepan, Terjauh daerah-daerah Perbatasan) itu harus dibangun sentra industri.
Pemerintah memang harus memetakan secara komparatif adventif maupun kompetitif adventif, industri-industri apa yang perlu dikembangkan di masing-masing daerah guna menjamin muatan balik ke Jawa.
Surabaya menjadi pintu masuk perdagangan untuk wilayah Indonesia Timur. “Surabaya bisa dikatakan muatan akan selalu penuh, tetapi apabila kembali ke Jawa muatan maksimum 10% – 20%, maka terjadi imbalance muatan, sehingga uang tambang atau freight itu harus bisa mensubsidi pengoperasian Kapal dan meminimalisasi perantara antara pedagang dari Jawa dengan pembeli yang ada di Indonesia Timur,” katanya.
“Program Tol Laut bisa untuk menekan disparitas harga antara Indonesia barat dengan Indonesia Timur. Dan untuk menjaga konektivitas dari seluruh kepulauan kepulauan di Indonesia yang ada sekitar 17 ribu pulau itu harus terjaga suplai barang harus terjamin,” papar Teguh kepada awak media.
Pergerakan manusia harus mobilisasi. Penduduk itu harus berputar dengan baik sehingga perekonomian meningkat.
Hampir semua pelabuhan di Indonesia Timur perlu perbaikan untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah.
“Pelabuhan-pelabuhan terutama di Indonesia Timur, memang banyak fasilitas pelabuhan yang belum memadai, misalnya krennya tidak cukup dan panjang dermaga tidak mencukupi, dan itu peranan Pelindo untuk memperbaiki,” ujarnya.
Pelabuhan makin bagus artinya produktivitas bongkar muat makin cepat, biaya kita makin kecil, karena makin sebentar kapal parkir di pelabuhan, itu membantu kita lebih efisien. Untuk Indonesia Timur hampir seluruhnya membutuhkan perbaikan dalam konteks fasilitas pelabuhan kecuali Makasar,” jelasnya.
“Tol Laut harus sukses karena kita tahu Tiongkok sedang membangun yang disebut Belt and Road Initiative ( Inisiatif Satu Sabuk Satu Jalan) itu akan menyinggung Indonesia bagian utara, sehingga kalau program tol laut kita ini gagal, yang saya khawatirkan justru impor yang akan makin tinggi masuk Indonesia akhirnya terjadi trade imbalance secara nasional, artinya kita akan lebih banyak mengimpor daripada mengekspor. Tol Laut adalah sebuah langkah strategis dari pemerintahan Jokowi yang harus kita dukung,” pungkasnya. (nald)
