METROTIMES, SORONG (PAPUA BARAT) – RH Petrogas Ltd. melalui anak perusahaannya Petrogas (Island) Ltd. resmi mengelola Wilayah Kerja (WK) Salawati Kepala Burung yang berlokasi di Kabupaten Sorong, Papua Barat, pada Kamis, 23 April 2020. Ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan kontrak Gross Split WK Salawati Kepala Burung antara Pemerintah Republik Indonesia dengan RH Petrogas Ltd. pada tanggal 11 Juli 2018 yang berlaku efektif mulai tanggal 23 April 2020 hingga 23 April 2040. Sebelumnya, WK ini dikelola oleh Joint Operating Body Pertamina-PetroChina Salawati (JOB P-PS).
“Pengalihkelolaan Blok Salawati ini merupakan satu langkah besar dan positif bagi RH Petrogas Ltd. melalui Petrogas (Island) Ltd. dalam upaya untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi yang 100% diperuntukan bagi kebutuhan energi dalam negeri, khususnya Papua Barat,” jelas Presiden Petrogas Companies in Indonesia, Syafri Syafar.
Seremoni alih kelola dilakukan melalui video conference, untuk mendukung upaya pemerintah menanggulangi penyebaran COVID-19. Seremonial tetap dilakukan sesuai waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 22 April jam 23.00 waktu setempat, dihadiri oleh Gubernur Papua Barat, Bupati Kabupaten Sorong, Bupati Kabupaten Raja Ampat, Deputi Operasi SKK Migas, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, OPCOM Pertamina Hulu Energi dan OPCOM PetroChina International. Acara seremoni alih kelola ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Alih Kelola oleh General Manager JOB P-PS dan General Manager Petrogas (Island) Ltd., serta pemakaian seragam kerja operator baru kepada pekerja.
General Manager JOB P-PS, Budi Prabowo mengatakan, pengakhiran kontrak bukan semata melaksanakan exit strategy terkait aspek teknis, namun juga aspek non-teknis. “Komunikasi yang efektif, transparan dan jujur dengan pemangku kepentingan di level nasional maupun lokal dilakukan agar peralihan kontrak kerjasama dapat berjalan sebaik-baiknya. Atas nama seluruh pekerja JOB P-PS, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah dengan tekun dan gigih melakukan berbagai usaha dan kerjasama yang baik mendukung operasi WK Salawati,” lanjut Budi.
Atas nama pemerintahan Papua Barat, Gubernur Papua Barat, Domminggus Mandacan menyampaikan terimakasih kepada Menteri ESDM, Kepala SKK Migas atas dukungannya dalam pembangunan sektorindustri hulu migas di Provinsi Papua Barat khususnya dalam keberlangsungan kelanjutan pengelola wilayah kerja Salawati yang dialih kelolakan kepada KKKS PetroGas.
Gubernur juga menegaskan agar KKKS baru melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Sorong dan Raja Ampat agar pelaksanaan operasi di lapangan dapat berjalan lancar, memperhatika hak-hak masyarakat adat, aspek lingkungan, dan rekrut tenaga kerja dengan mengutamakan anak-anak Papua sesuai keahliannya.
Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno mengatakan, pihaknya berharap Petrogas dapat mempercepat kegiatan pengembangan lapangan sehingga usaha peningkatan produksi dari WK tersebut dapat segera dilakukan. “Saya berharap Petrogas dapat melaksanakannya dengan lebih efisien karena kegiatan operasinya akan diintegrasikan dengan WK lain yang juga dikelola oleh Petrogas juga,” kata Julius.
Untuk mendukung percepatan produksi yang dilakukan operator baru, Plt Deputi Pengendalian Pengadaan sekaligus menjabat sebagai Deputi Dukungan Bisnis, Sulistya Hastuti Wahyu mengharapkan agar instansi-instansi pemberi ijin mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. “Dukungan ini diperlukan agar operator baru dapat segera melakukan kegiatannya dengan mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang muaranya adalah meningkatnya produksi dimana pada akhirnya juga menambah pendapatan daerah dan negara,” katanya.
Selanjutnya Julius berpesan agar baik Pertamina sebagai operator lama Blok Salawati dan Petrogas sebagai pengelola baru juga menyelesaikan masalah-masalah administrasi, agar semua terdokumentasi dengan baik. “Pada proses alih kelola seperti ini, masalah administrasi harus diperhatikan. Operator lama harus mengantongi status clear and clean atas outstanding yang dimilikinya agar tidak ada kewajiban yang ditagihkan di kemudian hari,” tambah Julius.
Blok Salawati berada di area dengan luas sekitar 1.136,82 km2 dan pertama kali berproduksi pada tahun 1991. Saat ini Blok Salawati memiliki beberapa area produksi, antara lain Lapangan Matoa, Lapangan SWO, Lapangan NEO, Lapangan ANAK, Lapangan ARGO, Lapangan NE AJA, dan Lapangan BAGONG. Lapangan Matoa merupakan fasilitas produksi utama Blok Salawati. Terdapat 19 sumur minyak yang berada di 7 Lapangan ini yang menghasilkan lebih dari 750 Barrels of Oil per Day (BOPD) dan gas sebesar 2,5 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD).
“Untuk mendukung kelancaran kegiatan operasi Blok Salawati, Petrogas (Island) Ltd. mengharapkan dukungan, kerja sama yang baik, dan partisipasi aktif dari segenap pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Sorong, Kementerian ESDM, SKK Migas Pusat, SKK Migas Perwakilan Papua Maluku, dan pemangku kepentingan lainnya, khususnya masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasi kerja Blok Salawati,” ujar General Manager Petrogas (Island) Ltd., Afar Z. Mbai.
Petrogas (Island) Ltd., sebagai operator WK Salawati Kepala Burung merupakan salah satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang dalam melaksanakan operasinya berada dalam pengawasan dan pengendalian SKK Migas. (RED-MTN)
